Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Makassar , Keminfo – UU No.12 tahun 2012 ttg pendidikan tinggi, dimana fungsi pendidikan tinggi salah satunya ialah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan dan memerhatika nilai humaniora. Serta dengan tujuan di hasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut melalui penelitian serta pembelajaran dengan memerhatikan nilai2 humaniora. Karena itu, pendidikan tinggi sebagai bagian sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam memajukan ilmu pengetahua serta teknologi demi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Proses pembelajaran tidak lepas dari adanya interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Dosen sebagai pemegang tugas utama dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar, termasuk dalam menyatakan sikapnya di bidang politik.

Mengenai politik, keberadaan dosen yang juga seorang PNS didalam perpolitikan telah diatur dalam Undang-undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 9 ayat 2 yang menyatakan ““Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.

Berdasarkan uu tersebut, maka di atur dengan jelas dosen tidak boleh menyatakan dirinya mendukung atau melakukan politik praktik terlebih di hadapan para mahasiswanya dan dalam proses pembelajaran.

Menanggapi adanya dugaan praktik politik di ruang lingkup kampus, Presiden Badan eksekutif mahasiswa Fakultas hukum universitas hasanuddin (BEM FH-UH) menyatakan dengan tegas kekecawaanya terhadap adanya dugaan seperti ini yang dinilai dapat mencoreng nama baik dunia pendidikan.

“Mewakili teman-teman BEM FH-UH, saya prihatin dan turut berduka cita atas tragedi yang terjadi sekarang.” Tegas Didi saat ditanya mengenai tanggapan terkait dugaan praktik politik.

Kekecewaan muncul dikarenakan dosen seharusnya bersifat netral, dan profesional terhadap tugas dan kewajibannya sebagai seorang pengajar. Apabila politik sudah memasuki wilayah Pendidikan, hal itu jelas sudah bukan pada tempatnya. “Kampus itu tempat yang suci, semua terkait akademik. Kita harus pakai nalar akademik.” Lanjut Didi.

Pada kesempatan yang sama, Muhammad Khaerul selaku Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FH-UH (DPM FH-UH) menegaskan tentang penindaklanjutan dari dugaan politik praktis yang telah terjadi di kampus saat ini, harus sesuai dengan sebagaimana seharusnya.

” Semua sudah diatur dalam undang-undang, baik dosen maupun mahasiswa harus netral dalam menjaga nama baik kampus.” Tutup khaerul.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.